PIJARKEPRI.COM – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kebijakan distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok bagi Kota Tanjungpinang, menyusul pembatasan bahan pangan impor dan terganggunya suplai dari sejumlah daerah penghasil di Sumatra yang terdampak bencana alam.
Baca Juga : Pers dan Pemko Tanjungpinang Satu Meja, Bahas Berbenah Kota
Permintaan tersebut disampaikan Lis dalam diskusi bersama insan pers dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang yang digelar di Food Court A8 Pinang Harmoni Square, Jalan DI Panjaitan Km 7, Selasa (23/12/2025).
Lis menegaskan, posisi Tanjungpinang sebagai daerah penyangga dan bukan sentra produksi pangan membuat kota ini sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, baik dari provinsi lain di Sumatra maupun dari jalur impor tertentu.
“Dengan kondisi kebijakan pembatasan pangan impor saat ini, sementara beberapa daerah penghasil di Sumatra juga terdampak bencana banjir dan longsor, kami khawatir kebutuhan pokok masyarakat Tanjungpinang terganggu. Karena itu, kami mendorong adanya diskresi agar distribusi tetap lancar,” ujar Lis.
Ia memaparkan, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah komoditas pokok seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng mulai mengalami fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan di pasaran.
Kondisi ini diperparah oleh terganggunya jalur distribusi dari daerah penghasil di Sumatra bagian tengah dan selatan yang tengah menghadapi bencana alam.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berkoordinasi intensif dengan Forkopimda serta kementerian terkait di tingkat pusat, guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok tetap terjaga.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakter wilayah. Tanjungpinang ini kota konsumsi, bukan kota produksi,” tegasnya.
Selain mendorong diskresi distribusi, Pemko Tanjungpinang juga tengah menyiapkan aplikasi pemantauan pertumbuhan ekonomi dan kewajaran harga pangan, serta membuka layanan pengaduan masyarakat terkait lonjakan harga kebutuhan pokok.
Diskusi yang mengusung tema “Sembang Berbenah Bersama Wali Kota Tanjungpinang” itu diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang dan dihadiri perwakilan berbagai organisasi pers, di antaranya PWI, AJI, IJTI, IWO, AMSI, SMSI, JMSI, serta wartawan lintas media.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, dalam forum tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, termasuk dalam isu strategis seperti pangan dan ekonomi daerah.
Ia juga mengingatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia termasuk di Kepri. “Kami minta ke depan Pemkot Tanjungpinang tidak demikian,” ujarnya.
Sementara perwakilan PWI Tanjungpinang, Rudi Yandri, menyoroti perlunya langkah konkret Pemko dalam mengendalikan harga sembako, termasuk optimalisasi peran BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) sebagai instrumen stabilisasi harga.
Menanggapi masukan itu, Lis menegaskan penanganan persoalan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya, seiring upaya pembenahan kota melalui semangat visi BIMA SAKTI.
“Isu pangan ini tidak bisa ditunda. Kami akan terus berjuang agar kepentingan masyarakat Tanjungpinang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkas Lis.
Pewarta : Aji Anugraha
