Lintas Organisasi Desak Pj Walikota Ganti Kadis Kominfo Tanjungpinang

Kantor Diskominfo Tanjungpinang, di Senggarang. (foto: V-News)
Kantor Diskominfo Tanjungpinang, di Senggarang. (foto: V-News)

PIJARKEPRI.COM – Sejumlah organisasi perusahaan pers, wartawan dan pemuda di Tanjungpinang, Kepulauan Riau mendesak Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang, Hasan mengganti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Teguh Susanto.

Dorongan untuk mengganti Kadis Kominfo Tanjungpinang itu buntut tidak terlaksananya program dan kegiatan Belanja Publikasi di Diskominfo Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Riau, Julianta Mitra, di Tanjungpinang, Selasa (14/5/2024) mengungkapkan, pelaksanaan program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Tanjungpinang merupakan tanggungjawab Walikota.

Menurutnya, realisasi pelaksanaan kegiatan belanja publikasi di Diskominnfo Tanjungpinang dinilai penting, mengingat melalui kerjasama publikasi tersebut mendorong perekonomian masyarakat Tanjungpinang dari sisi industri pers, di kota gurindam.

Kendati Kadis Kominfo Tanjungpinang tak kunjung melaksanakan kegiatan belanja publikasi tersebut, Julianta mendorong Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan mengganti atau mengevaluasi pejabat pembuat komitmen di Diskominfo Tanjungpinang itu.

“Saya minta Pj Walikota Tanjungpinang cermat dalam persoalan ini. Jika Kadis Kominfo sebagai bawahannya dalam satu tim kerja tidak mengikuti perintah, maka sebaiknya diganti, saran saya cari pejabat yang berkompeten, dan mampu bertanggungjawab,” ujarnya.

Berita Sebelumnya : Kadis Kominfo Tanjungpinang Enggan Jalankan Kegiatan Publikasi, Kejati Kepri : Tidak Dijalankan Malah Mencurigakan

Senada disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kepulauan Riau, Iskandar Syah, mengungkapkan, dirinya meminta Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak melaksanakan program kegiatan yang telah disusun bersama DPRD dan Pemkot Tanjungpinang.

Dalam persoalan itu, Iskandar mendorong agar Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan untuk dapat menempatkan pejabat pada posisi Kepala Dinas yang mampu bersinergi dengan tugas dan fungsi Penjabat Walikota, dalam merealisasikan APBD Tanjungpinang 2024.

Iskandar mengharapkan tidak ada lagi Kepala Dinas di Tanjungpinang yang diduga mengadu domba atau membuat management konflik antara sesama wartawan, media dan aparat penegak hukum seperti pihak Kejaksaan.

“Jangan menggabungkan masalah persoalan hukum dengan program kegiatan yang sudah direncanakan, disahkan bersama wakil rakyat, karena ketika kegiatan itu tidak jalan saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal ini masyarakat pers,” ungkapnya.

Iskandar juga mendorong Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan dapat mengevaluasi kinerja Kepala Diskominfo Tanjungpinang yang enggan melaksanakan kegiatan belanja publikasi di dinas tersebut lantaran kerap membenturkan persoalan hukum yang tengah dihadapinya.

“Kami minta Pj Walikota Tanjungpinang mengganti Kadis Kominfo Tanjungpinang dengan ASN yang tepat dan berkompeten,” ujarnya.

Begitu juga disampaikan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Tanjungpinang, M Syukur, mengungkapkan dukungannya terhadap Pj Walikota Tanjungpinang untuk mengganti Kepala Diskominfo kota itu, upaya mendorong terealisasinya pelaksanaan kegiatan Pemkot Tanjungpinang.

“Pada intinya kami mendukung langkah kawan-kawan wartawan dan media di Tanjungpinang, demi kebersamaan,” katanya.

Terpisah, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanjungpinang, Dimas Prayoga, menyikapi fenomena yang terjadi di Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, terkait tidak beraninya Kadis Kominfo Tanjungpinang menjalankan kegiatan 2024 lantaran diperiksa Kejati Kepri.

Menurut Dimas, pelaksanaan program kegiatan yang telah disahkan Pemerintah bersama DPRD Tanjungpinang harus dilaksanakan, upaya terlaksananya pencapaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) setiap tahunnya, dan saling berkaitan dengan kinerja Pj Walikota Tanjungpinang.

“Program kegiatan tersebut sudah dianggarkan, dan sebaiknya dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan benar kiranya menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum. Ada baiknya pak Pj Walikota Tanjungpinang mengevaluasi Kadis Kominfo Tanjungpinang, jika tidak bisa, diganti saja,” ungkapnya.

Hingga saat ini kegiatan belanja publikasi di Diskominfo Kota Tanjungpinang belum terlaksana, sedangkan Pj Walikota Tanjungpinang Hasan belum dapat dikonfirmasi terkait dorongan mengganti Kadis Kominfo Tanjungpinang.

(Red)

Pos terkait