PIJARKEPRI.COM – Fraksi Hanura dan PAN (Harapan) di DPRD Kepri menyampaikan Pandangan Umum (Pandum) mereka terhadap draf Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kepri, dalam sidang Paripurna, di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Rabu (13/3/2024)
Ketua Fraksi Harapan, Bakti Lubis mengatakan, Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dinilai harus dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban akibat bencana.
“Sehingga petugas kesehatan dan lembaga relawan bisa bekerja secara tepat dan cepat serta efektif dalam melakukan tugasnya,” ungkapnya.
Fraksi Harapan berharap didalam ranperda tersebut bisa mengatur tentang efek jera terutama bagi perseorangan maupun badan usaha yang melaksanakan kegiatan yang berdampak pada kerusakan alam, ekosistem dan menimbulkan kebencanaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, dalam Pandum itu, Fraksi Harapan menyarankan agar didalam dokumen Ranperda tersebut diatur tentang pelaksanaan persetujuan teknis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Secara prinsip harus dapat menjamin bahwa kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta dapat memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Untuk itu, Fraksi Harapan menilai perlu adanya pasal yang mengatur tentang sanksi denda administratif dengan adanya ketegasan besaran denda secara riil sebagai ganti rugi atas terjadinya pelanggaran dalam Ranperda tersebut.
Mereka berpendapat, dampak pelanggaran lingkungan hidup bisa berakibat terhadap kerusakan yang memerlukan biaya tinggi dalam pemulihannya yang tidak seharusnya menjadi beban pemerintah daerah.
“Jika perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dengan baik, maka bencana bisa dihindari,” ungkapnya. (ANG)
