PIJARKEPRI.COM – Sejumlah pegawai di Pemkot Tanjungpinang mengeluhkan jaringan internet merek Solnet yang mereka gunakan untuk bekerja lemot hingga menyebabkan kinerja mereka jadi lambat.
“Jaringan internetnya lambat. Mau buka satu aplikasi ‘loading’ menunggu 1 sampai 2 jam, kadang ‘cancel’ dan harus besok lagi baru bisa di akses,” kata R, pegawai di salah satu OPD Tanjungpinang.
Senada keluhan akses internet lemot disampaikan A. Pegawai di salah satu OPD Tanjungpinang itu harus menggunakan jaringan internet pribadi dari ‘handphone’ untuk dapat mengakses aplikasi seperti, laman LPSe, SIKAP mau pun E-Katalog.
“Kalau mengharapkan jaringan internet kantor (Solnet) tak bisa kami kerja, solusinya pakai internet pribadi biar bisa buka aplikasi pengadaan dan aplikasi lainnya,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) daerah itu bekerjasama dengan penyedia jaringan internet Solnet untuk penyediaan jaringan internet di seluruh OPD.
Kepala Diskominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, Rabu (12/4/2023) membenarkan pihaknya bekerjasama dengan Solnet untuk penyediaan jaringan internet yang kemudian dibagi untuk kebutuhan seluruh OPD Pemkot Tanjungpinang.
Ia mengatakan anggaran proyek pengadaan jaringan internet tersebut senilai Rp3 Miliar dengan spesifikasi yang dia ketahui 3 gigabyte (GB) Kuota itu dibagi untuk seluruh OPD.
“Kontrak kerjasamanya Rp 3 Miliar, 1 tahun, pembagian mbps (kuota internet) setiap dinas kita beda-bedakan sesuai dengan kepentingannya,” kata Teguh.
Teguh menyebutkan, OPD yang mendapatkan kapasitas MBPS besar sesuai kebutuhannya, seperti BPKAD, Inspektorat, BPPRD, PTSP, Bapelitbang dan sejumlah OPD lainnya.
“Pembagian kuota internet setiap OPD berbeda-beda. Kalau dinas yang membutuhkan MBPS besar kami berikan kapasitas yang besar. Itulah kenapa ada yang besar dan kecil kuotanya,” kata Teguh.
Teguh berpendapat, pegawai yang mengeluhkan lambatnya internet lantaran pembatasan penggunaan belanja internet saat ini yang berdampak langsung dengan pengurangan kapasitas internet di setiap OPD.
Ia mengatakan pembatasan penggunaan internet menjadi tanggungjawab Diskominfo Tanjungpinang, mengingat jumlah anggaran belanja internet sebelumnya yang langsung dari masing-masing OPD cukup besar dibandingkan saat ini.
“Asumsi saya, ini pegawai biasa kerja lancar, bayar internet pakai anggaran OPD langsung, jadi gak ada batas, sekarang kita batasi penggunaannya. Jadi gak seperti biasa pekerjaannya. Kalau ditanya kecil memang kecil kuotanya,” ungkap Teguh.
Kendati demikian, pegawai Pemkot Tanjungpinang berharap internet sebagai bahan baku dalam keseharian pekerjaan mereka dinilai perlu berkualitas, agar pelayanan terhadap masyarakat secara digital dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sebagaimana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. (Aji)
