PIJARKEPRI.COM – Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni meminta Pemkot Tanjungpinang dapat mencari solusi soal tunjangan kinerja (Tukin) pegawai yang sering molor dibayarkan.
Pegawai negeri di Kepulauan Riau sudah 3 bulan tak menerima Tukin.
Baca Juga : Keluh Pegawai, 3 Bulan Tunjangan Tak Cair
Persoalan keterlambatan pembayaran Tukin ASN ini bukan pertama kali terjadi. Tiga bulan ke belakang pada 2022, masalah keterlambatan pembayaran Tukin dikeluhkan sejumlah pihak.
Keterlambatan Tukin ASN terjadi sejak pemerintah memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi (simona) untuk pencairan Tukin PNS.
Setelah daerah memasukkan data Tukin PNS kedalam sistem, kemudian Tukin tersebut di verifikasi dan validasi Kemendagri dan KemenPAN RB.
Tidak sampai disitu saja, Tukin PNS yang telah di validasi perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dicairkan.
Proses pencairan Tukin PNS ini dinilai banyak pihak terlalu berbelit-belit dan tidak efektif dan efisien.
Weni, di Tanjungpinang, Senin (24/10) mengatakan, persoalan keterlambatan pembayaran Tukin pegawai di kota itu perlu mendapatkan perhatian serius Pemkot Tanjungpinang.
Hal itu mengingat, ASN merupakan bagian dari masyarakat Tanjungpinang, yang juga perlu diperjuangkan aspirasinya.
Weni mengharapkan pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Provinsi Kepulauan Riau dapat mencari solusi dari persoalan Tukin PNS yang tak kunjung cair tersebut.
“Yang diharapkan pegawai itukan tunjangan, karena gaji rata rata sudah di potong bank. Diharapkan pemerintah mengambil kebijakan semisal dibayarkan dulu setengahnya dengan pola seperti pinjaman mereka dulu atau dengan cara lain, karena kasian sudah hampir memasuki bulan ke 3,” kata Weni.
Menurut Weni, Tunjangan pegawai merupakan salah satu sumber perputaran uang di daerah tersebut yang saling berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Tukin pegawai tidak semata-mata hanya sebagai penopang kebutuhan ekonomi, melainkan untuk kebutuhan pendidikan keluarga.
“Para pegawai mengharapkan Tunjangan itu bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi mereka, tapi ada yang digunakan untuk bayar sekolah anak mereka. Dan tentunya, uang mereka terima juga dibelanjakan, kemudian ini yang disebut perputaran uang di masyarakat, salah satunya,” kata Weni.
Sementara Sekdako Tanjungpinang, Zulhidayat, menuturkan, mengharapkan doa dan kesabaran pegawai ASN dan semua pihak mengenai Tukin yang dalam waktu dekat akan segera cair.
“Dari jam 10 tadi pagi kami sedang membahas bersama Banggar tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terkait Ranperda APBDP 2022. Mohon doa mudah-mudahan berjalan lancar. Mudah-mudahan sebentar lagi,” kata Zulhidayat.
Sebelumnya, sejumlah pegawai negeri sipil di Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengeluhkan tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) selama kurang lebih 3 bulan di 2022.
D, seorang ASN di salah satu OPD Pemkot Tanjungpinang, Senin (24/10) mengungkapkan harapannya agar kepala daerah di tempat dia bekerja dapat meresap aspirasi mereka.
Dia meyakini, seluruh ASN di kota itu bahkan Provinsi Kepulauan Riau berharap Tukin dapat segera terealisasi.
“Saya rasa, tidak hanya saya yang sangat mengharapkan Tukin ini. Kami sudah tidak ada simpanan anggaran rumah tangga lagi, tentu pendapatan bergantung pada Tukin,” ungkapnya.
Keuangan D tidak begitu baik. Ayah dari 2 orang anak itu telah menggadaikan SK PNS nya di bank dan secara otomatis di potong bank, setiap bulannya.
D menggantungkan perekonomiannya dari sisa tabungan masa depan anak-anaknya. Belum lagi soal cicilan rumah, perabotan hingga kebutuhan sehari-hari yang membuatnya menanti Tukin segera diterima.
“Setidaknya jika tunjangan ini kami terima, bisalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Pewarta: Aji Anugraha