PIJARKEPRI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengatakan, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu dapat tembus ke pasar internasional jika dikelola dengan baik.
Hal itu disampaikan Wahyu, saat menjadi pemateri Pelatihan UMKM, di Aston Hotel Tanjungpinang, Jumat (28/10/2022)
Dalam acara tersebut, Wahyu Wahyudin juga mengutarakan, selain dapat dikelola dengan baik, dia optimistis produk usaha UMKM dari daerah itu bisa menembus pasar internasional jika didukung penuh oleh pemerintah.
Menurutnya, kondisi Geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura diasumsikan dapat mempermudah pemasaran sekaligus pengiriman produk UMKM dengan biaya relatif terjangkau dan waktu yang lebih cepat.
Ia juga meyakini produk-produk UMKM dari Provinsi Kepulauan Riau, terutama sektor kuliner, tak kalah saing dengan produk daerah lain di Indonesia, bahkan produk asing.
Dari segi cita rasa dan harga, menurutnya, produk UMKM Provinsi Kepulauan Riau sangat mampu bersaing di pasar Global.
“Sehingga, sudah saatnya UMKM di Provinsi Kepulauan Riau ini naik kelas ke level internasional,” kata Wahyu.
Namun demikian, Wahyu mengatakan, ada kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di daerah untuk bisa mengekspor produk mereka ke negara tetangga.
Ia mengatakan, sampai saat ini, dari sekitar 170.000 pelaku UMKM Provinsi Kepulauan Riau, hanya 1 persen di antaranya yang mampu menembus pasar internasional.
Oleh karena itu, ia mendorong agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya, seperti memperkuat branding produk yang dihasilkan, guna menarik minat pembeli dari dalam hingga luar negeri.
Selain itu, Wahyu Wahyudin menilai pelaku UMKM juga perlu mendapatkan akses pinjaman modal perbankan dengan didukung pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan usahanya.
“Hal itu berkaitan dengan kuantitas produksi terhadap produk yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan ekspor yang relatif tinggi,” ujarnya.
Wahyu juga mendorong pemerintah dapat memberikan layanan sertifikasi halal produk UMKM gratis sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.
“Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi pengemasan produk UMKM,” ungkapnya.
Menurutnya, Selama ini pelaku UMKM lokal harus mengeluarkan biaya cukup besar hanya untuk melakukan pengemasan produk-produk mereka sampai ke luar daerah.
Selanjutnya, ia juga berharap Pemerintah mempermudah pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) produk UMKM lokal supaya mendapat kepastian dan jaminan hukum, termasuk melakukan pendampingan pemasaran produk-produk UMKM secara digital.
(ANG)
