Opini  

Kepemimpinan Berengsek di Jakarta

Oleh Zulfata Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM)
Oleh Zulfata Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM)

OPINI – Demokrasi Indonesia hari ini semakin canggih menciptakan pemimpin-pemimpin boneka. Kekusaan utuh yang sejatinya berada di tubuh pemimpin hanya terkesan sebagai legalitas belaka. Kekuasaan utuh pemimpin itu telah dibagi-bagi kepada pemimpin-pemimpin yang sejatinya lebih kuat dari seorang yang dianggap pemimpin secara formal. Hal ini dapat ditelusuri melalui proses penyokongan yang hendak menjadikan seorang sebagai pemimpin, baik itu dalam bentuk jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota dan seterusnya.

Betul memang bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, kepala daerah atau kepala negara mesti memiliki kriteria yang di antaranya adalah berintegritas, berprestasi, kredibel, pengayom serta mengedapankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan kepala negara atau kepala daerah yang kuat dapat ditandai dengan sejauhmana fakta-fakta keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dapat dialami oleh rakyat secara merata dan nyata.

Di Jakarta, barangkali kecil kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang tidak memiliki kapasitas dibidang prestasi tertentu. Mulai dari masa gubernur Jakarta yang akrab disebut Bang Ali hingga masa Penjabat (PJ) Gubenur DKI Jakarta hari ini, Heru Budi Hartono. Jika masa Bang Ali dikenal dengan prestasinya sebagai Jakarta yang bersih, tetapi hari ini Jakarta tidak dapat dimaknai dengan sederhana.

Mengapa demikian? Seiring dengan tantangan zaman, persoalan banjir dan macet masih menjadi dua hal yang terus-terusan menghantui Jakarta. Hari ini belum muncul satu nama atau beberapa nama terkait siapa yang berprestasi mengatasi banjir dan macet di Jakarta. Apalagi berani mematikan ekosistem oligarki, hal ini mungkin mustahi dan mungkin saja tidak mustahil. Untuk itu tidak keliru rasanya saat mengurai problem kepemimpinan di Jakarta tidak semata-mata soal sosok, melainkan siapa-siapa saja yang berada di belakang sosok tersebut, dan kaitannya dengan dampak keberengsekannya terhadap nafas Panjang kesenjangan di tanah air.

Lebih sederhananya, cobahlah pahami dunia persilatan bisnis dan politik misalnya yang bersarang di balik sosok-sosok pemimpin di Jakarta. Mungkin ada yang menyebutnya mafia yang terlanjur dianggap pahlawan perdamaian. Mungkin lintah darat yang terlanjur dianggap pengusaha media. Dan mungkin saja ahli manipulatif yang terlanjur dianggap peduli wong cilik, dan begitu seterusnya. Dari serangkaian celotehan ini, ada yang menyebutkan bahwa Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, artinya tida dikuasai seutuhnya oleh seorang yang nomor satu sescara sah di negeri ini.

Beberapa orang tersebut tentunya sering menjadi pusat perhatian publik, apakah mereka berengsek atau tidak? Mungkin berengsek atau tidaknya mereka dapat dilihat melalui skema panggung dan pola penjaringan calon pemimpin yang mereka mainkan. Sebab tulisan ini tidak untuk menuduh atau menyebutkan nama-nama sosok, tetapi hanya sekadar pemberi sinyal dalam cuaca demokrasi yang belum bersahabat dengan rakyat.

Dampak-dampak kepemimpinan berengsek tersebut telah membuka mata hati dan mata kepala kita bahwa kekacauan politik dan ekonomi di negeri ini terjadi akibat pengorganisir keberengsekan yang dikemas dalam bentuk formalitas dalam menjalankan agenda pemerintahan. Misalnya disebut pemerintah yang demokratis-Pancasila, namun peraturan terus diseludupkan atau dipaksakan. Katanya mewujudkan harapan rakyat namun kenyataannya rakyat dipermainkan dengan tidak menyebutnya diadu-dombakan. Katanya sebagai partisipasi politik kerakyatan, nyatanya jadi partai yang membentang karpet merah pada sanak dan keluarga. Dan seterusnya.

Yang semakin uniknya adalah ada seorang tokoh pemimpin yang katanya bersih, berprestasi, meskipun dua hal ini adalah hasil dari kesuksesan dalam mengklaim dan membingkai diri pada suatu sosok. Sementara proses pembuatan “film” tentang seorang tokoh tersebut sungguh nilaInya tidak berbanding lurus dengan sebutan yang dianggap atas nama publik. Apakah tokoh pemimpin tersebut benar-benar berprestasi untuk negeri sementara kesenjangan kerakyatan terus diciptakannya? Apakah kemajuan suatu hasil kepemimpinan hanya dilihat dari glamornya warna-warni di dunia maya?

Betul bahwa seorang pemimpin bukanlah malaikat yang turun dari kayangan. Bukan pula dewa sebagai reingkarnasi dari kemegahan kepemimpinan Yunani seperti yang dikisah-kisahkan dalam novel atau film. Jauh dari itu, bagaimanakah arah transformasi kepemimpinan hari ini benar-benar lepas dari praktik-praktik kepemimpinan berengsek? Wujud nyata dari praktik kepemimpinan berengsek adalah pemimpin tak kuat, tidak berdaulat serta tidak sanggup memberikan ketegasan dalam menindaklanjuti kasus ketidakadilan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan di bawah kepemimpinannya. Hal ini bukan saja soal penegakan hukum, tetapi juga persoalan ekonomi dan hak asasi manusia.

Barang kali ada benarnya jika mesin pencetak pemimpin di negeri ini sudah terlanjur berengsek, sehingga siapapun yang hendak menjadi pemimpin, harus berkompromi, menyepakati, menjalani, berkolaborasi dengan selera keberengsekan yang kemudian menjadikan kekuatan seorang pemimpin jauh dari cita-cita kepemimpinan sejati yang telah digariskan dalam UUD 1945. Tidak ada pemimpin yang kuat saat disokong oleh ekosistem politik yang berengsek. Tidak ada pemimpin yang kredibel saat dibantu oleh para tenaga ahli yang berengsek. Mustahil akan tercapai kesejahteraan rakyat ketika sektor hulu dan strategis dikuasi oleh kelompok-kelompok berengsek.

Meski jarak program prioritasnya seorang pemimpin sangat dekat dengan harapan rakyat dari masa ke masa, namun harapan rakyat tersebut seringkali tersandera, mengambang, belum terwujud, sehingga rakyat terus-terusan diajak, dilibatkan kembali dalam berjuang. Padahal praktek-praktek keserakahan yang dikemas dalam bentuk legalitas izin usaha/izin berbisnis para penyokong kemenangan seorang pemimpin tidak dianggap sebagai ancaman kegagalan dalam memimpin.

Sikap berinvestasi kepada calon pemimpin yang dianggap berpotensi menang adalah salah satu jalan untuk memperpanjang kekuatan peran manusia-manusia berengsek di negeri ini. Di sisi lain, para tokoh pemimpin yang dianggap sebagai sosok pembawa angin segar atau pintu perubahan bagi kekacuan negeri justru tak punya kuasa untuk menolak investasi dari investor politik berengsek. Dalam konteks ini memang rakyat tak jauh ke dalam melihat relasi jaring laba-laba keberengsekan itu, seolah-olah hanya dapat sekadar menilai sosok dari sisi jiwa dan raga seorang pemimpin atau calon pemimpin tanpa menemukan faktor mampu atau tidaknya mengalahkan pasukan penyokong dan kelipatan modal dari sesuatu kekuatan yang berengsek. Dalam rentang waktu konstelasi politik kepemimpinan yang berlangsung di Jakarta saat ini apakah layak disebut sebagai potret kepemimpinan keberengsekan Jakarta? Jawabannya tentu ada pada diri pembaca sekalian.

 

Oleh Zulfata : Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *