Keluh Pegawai, 3 Bulan Tunjangan Tak Cair

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

PIJARKEPRI.COM – Pegawai negeri sipil di Tanjungpinang, Kepulauan Riau mengeluhkan tidak menerima tunjangan kinerja (Tukin) selama kurang lebih 3 bulan di 2022.

D, seorang ASN di salah satu OPD Pemkot Tanjungpinang, Senin (24/10) mengungkapkan harapannya agar kepala daerah di tempat dia bekerja dapat meresap aspirasi mereka.

Dia meyakini, seluruh ASN di kota itu bahkan Provinsi Kepulauan Riau berharap Tukin dapat segera terealisasi.

“Saya rasa, tidak hanya saya yang sangat mengharapkan Tukin ini. Kami sudah tidak ada simpanan anggaran rumah tangga lagi, tentu pendapatan bergantung pada Tukin,” ungkapnya.

Keuangan D tidak begitu baik. Ayah dari 2 orang anak itu telah menggadaikan SK PNS nya di bank dan secara otomatis di potong bank, setiap bulannya.

D menggantungkan perekonomiannya dari sisa tabungan masa depan anak-anaknya. Belum lagi soal cicilan rumah, perabotan hingga kebutuhan sehari-hari yang membuatnya menanti Tukin segera diterima.

“Setidaknya jika tunjangan ini kami terima, bisalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Senada disampaikan B, PNS tenaga fungsional di Kepri ini mengeluhkan Tukin yang tak kunjung dia terima. Lebih dari 2 bulan B bertahan dari tabungan masa depan 2 anaknya yang masih balita.

Gaji B telah habis untuk potongan pinjaman Bank. Dia mengutarakan, untuk kehidupan sehari-hari harus bergantung dari Tukin yang biasanya dia terima.

“Ya kami ini kalau ibaratkan banjir, airnya sudah sampai di batas hidung, seperti itulah besar harapan pertolongan itu datang dari pemerintah, supaya cepat cair Tunjangan ini,” ungkapnya.

Pemerintah memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi (simona) untuk pencairan Tukin PNS.

Setelah daerah memasukkan data Tukin PNS kedalam sistem, kemudian Tukin tersebut di verifikasi dan validasi Kemendagri dan KemenPAN RB.

Tidak sampai disitu saja, Tukin PNS yang telah di validasi perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dicairkan.

Proses pencairan Tukin PNS ini dinilai banyak pihak terlalu berbelit-belit dan tidak efektif dan efisien.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, mengharapkan pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Provinsi Kepulauan Riau dapat mencari solusi dari persoalan Tukin PNS yang tak kunjung cair tersebut.

“Yang diharapkan pegawai itukan tunjangan, karena gaji rata rata sudah di potong bank. Diharapkan pemerintah mengambil kebijakan semisal dibayarkan dulu setengahnya dengan pola seperti pinjaman mereka dulu atau dengan cara lain, karena kasian sudah hampir memasuki bulan ke 3,” kata Weni.

Pewarta: Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *