Membangun Literasi Bangsa Indonesia

Zulfata Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM) dan Pendiri Lembaga Inovasi Indonesia (LII)
Zulfata Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM) dan Pendiri Lembaga Inovasi Indonesia (LII)

Mencermati metafisika dari judul ini, apakah literasi bangsa Indonesia telah luntur? Jawabannya bisa jadi dan bisa juga belum. Jika mengatakan literasi bangsa Indonesia masih kuat, maka mengapa faktanya tidak berbanding lurus dengan upaya penguatan bangsa yang sedang teradi di negeri ini, baik itu dari sisi elite, pegakan hukum, bahkan masyarakat itu sendiri. Menyuarakan membangun literasi bangsa Indonesia memang tak sepopuler dengan menyuarakan membangun infrastruktur, apakah ini pertanda budaya praqmatisme di Indonesia terus menguat? Hal ini masih butuh kajian lebih lanjut dengan berbagai indikator dan variabelnya.

Terkadang, memilih jalan strategis namun tidak populer jarang diminati oleh publik Indonesia hari ini. Terlebih lagi untuk disajikan ke pemangku kebijakan yang dibelakangnya memiliki pertalian dengan politik pemburu rente. Setiap narasi yang bernuansa populer, viral mesti tak berbobot dalam penguatan literasi justru mendapat perhatian bagi publik. Fenomena sedemikian terjadi karena akibat adanya kelunturan literasi di tubuh bangsa ini.

Duduk perkara tulisan ini sejatinya ingin mengurai benang merah bahwa terjadinya turbulensi berbangsa dan bernegara saat ini menandakan mesti munculnya kekuatan yang terus menguat di sektor literasi bangsa Indonesia. Literasi bangsa Indonesia merupakan konsep membenahi kesadaran dan pendidikan segenap bangsa Indonesia dari sektor hulu bernegara. Sebab tidak ada perubahan yang baik dan menguat jika tidak diiringi dengan program pembangunan literasi bangsa.

Dengan menguatnya literasi pecah belah dalam politik nasional saat ini justru menjadi suatu desakan agar genjar membangun literasi bangsa. Perkakas dalam membangun literasi bangsa adalah dengan menciptakan segala kegiatan personal maupun kelompok yang senantiasa berorientasi pada kesadaran mengapa Indonesia ini dibangun atas komitmen berbangsa dan bernegara. Jika membangun literasi bangsa ini terus diserahkan seepenuhnya kepada pemerintah, sungguh yang terjadi bukan literasi membangun bangsa Indonesia, tetapi yang terjadi adalah literasi membangun atas nama bangsa Indonesia demi kepentingan segelintir elite serta golongan di linggkar istana.

Mengelola Indonesia memang sudah dirancang untuk dikelola secara seimbang yang penuh prinsip chek and balance. Jika tidak Indonesia akan kembali pada jalan tatakelola otoritarian, baik itu otoritarian minoritas maupun mayoritas. Saat penguatan litrasi bangsa tidak hadir, dapat dipastikan perjalanan negara Indonesia akan seperti berjalan tanpa jadi diri, akan berjalan tanpa belajar dari sejarah, berjalan secara ugal ugalan. Sehingga Indonesia dikelola secara konvensional, suka suka siapa yang berkuasa.

Akibat tidak menguatnya praksis membangun literasi bangsa ini dapat lihat dari menguatnya praksis komersialisasi pendidikan, kekacauan penegakan hukum, jual beli jabatan birokrasi, gotong royang tidak lagi membudaya, patriotisme berubah menjadi egoisme kelompok. Jika fakta fakta keindonesiaan ini terus terusan dibiarkan, maka tantangan untuk membangun literasi bangsa Indonesia semakin berat.

Pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membangun literasi bangsa Indonesia ini? Jawban pastinya adalah segenap bangsa Indonesia, siapapun dia dan apapun golongannya. Semua sektor perbincangan di negeri ini harus didasari kesadaran literasi yang kuat. Tanpa kekuatan literasi bangsa yang menguat, daya manipulasi dan pembodohan atas nama bangsa Indonesia semakin memuncak.

Sebagai contoh misalnya, tidak semua program yang mengatasnamakan keamanan nasional akan benar-benar bermaksud untuk mengamankan Indonesia skala nasional. Tidak semua program pelayanan dan mengayomi masyarakat oleh penegak hukum selalu berpihak pada kemaslahatan umum. Justru yang terlihat adalah praksis kesenjangan yang semakin ditaburkan melalui program-program pelayanan dan pengayoman. Buktinya dapat dilihat pada kasus internal kepolisian melalui kasus Ferdy Sambo serta sikap respons DPR-RI.

Membangun literasi bangsa Indonesia memiliki banyak cara, banyak strategi dan ragam pendekatan seiring keanegaraman karakter manusia Indonesia berbasis geografis. Membangun literasi bangsa adalah pekerjaan rumah yang tidak kenal kata selesai selama Indonesia masih berdiri sebagai negara berdaulat, atau sebagai negara lapak pasar bagi negara asing. Memperkuat literasi sekadar meningkatkan asesmen indikator literasi pada pelajar (PISA) saja tak cukup. Berbagai sektor literasi seperti literasi demokrasi, ekonomi politik, seni budaya dan sebagainya mesti diperkuat. Dengan membangun semua sektor literasi inilah yang kemudian disebut dengan usaha membangun literasi bangsa Indonesia.

Saat generasi masa depan tidak mendapat literasi yang progresif dan kreatif dari pendahulunya, dapat dipastikan generasi tersebut akan mengalami kekurangan memori dan kesadaran mental sebagai warga negara yang mesti bertanggung jawab dalam menjaga negaranya dari berbagai upaya penyelewengan kekuasaan negara. Terlebih dalam hal menjaga stabilitas kekuasaan dalam menjamin kesejeahteraan rakyat, mencerdeaskan kehidupan bangsa, tak ada jalan lain untuk menebarkan kesadaran ini tanpa melalui gerakan gerakan literasi. Literasi untuk pembebasan, literasi untuk kemerdekaan serta literasi untuk kemakmuran rakyat.

Saat mencermati situasi dan kondisi Indonesia, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga masa kemerdekaan yang dikorupsi saat ini. Melalui sudut pandang literasi bangsa Indonesia sungguh kita dapat belihat betapa banyak problem problem kebangsaan dan kenegaraan yang belum selesai dikerjakan oleh bapak pendiri bangsa. Hal ini bukan mereka tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi generasi seterusnya untuk menjalankan amanah penyelesaian pekerjaan rumah Indonesia tersebut.

Ironinya, justru yang terjadi adalah generasi yang diwariskan tersebut tampak kehilangan konsentrasi untuk melanjutkan amanah pendiri bangsa, generasi penerus bercerai berai seiring terjadinya pembelahan kekuasaan antar rezim. Sehingga pasang surutnya rezim terdahulu justru tidak berakhir pada kekuatan dalam praksis perbedaan sikap politik. Namun justru menjadi benalu kebangsaan yang selalu memicu perpecahan antar golongan. Menjadi pemicu pembodohan serta menyulut kemiskinan material maupun moral.

Perhatikan saja persoalan tuntutan reformasi 1998, amanah reformasi tersebut saat di tahun 2022 justru mengalami distorsi. Antrian kemiskinan, tingginya harga bahan pokok, serta aspirasi rakyat seakan menjadikan pemerintah telah mati rasa. Parahnya, Indonesia di umur 77 tahunnya masih terseret arus gelombang akibat kekacauan politik global, Inodonesia tampak tidak memiliki tameng pertahan yang kuat. Ini menandakan Indonesia belum bisa berdiri kuat di atas tanahnya sendiri, belum bisa makmur dengan keberlimpahan sumber daya alamnya sendiri, belum bisa mengoreng makanan dengan luas sawit di wilayahnya sendiri, serta belum kenyang dengan potensi pangan di negerinya sendiri. Jangan tanya lagi soal ketahanan energi, sungguh jika dilanjutkan akan menyayat hati.

Atas potret keindonesiaan seperti inilah besar kemungkinan literasi bangsa Indonesia telah luntur dan mesti segara untuk diperbaiki dan diperkuat oleh semua pihak yang merasa terpanggil hati nuraninya. Pada tahapan ini maka terasa keraslah suara Soekarno saat mengatakan bahwa “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian lebih sulit kerena melawan bangsa sendiri”. Sungguh upaya melawan bangsa sendiri itu butuh komitmen membangun literasi bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Saya, anda dan kita semua memikul tanggung jawab itu.

Ditulis Oleh : Zulfata
Pendiri Sekolah Kita Menulis (SKM) dan Pendiri Lembaga Inovasi Indonesia (LII)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *