Berikut Kronologis KPK OTT Korupsi Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

KPK saat jumpa pers ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Jumat (23/9/2022). (Foto: disway.id)
KPK saat jumpa pers ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Jumat (23/9/2022). (Foto: disway.id)

KPK Tahan 10 Tersangka Dugaan Suap Pengurusan Perkara di MA

PIJARKEPRI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya, kepada pijarkepri.com, Jumat (23/9/2022) menyebutkan, KPK telah menetapkan dan melakukan penahanan 10 tersangka dalam kasus itu.

KPK turut menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 oknum Hakim Agung berinisial SD dan 1 Hakim Yustisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung berinisial ETP, serta 4 oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mahkamah Agung.

Selain itu, KPK juga melakukan penahanan terhadap YP Pengacara, ES Pengacara, HT dan IDKS Swasta merupakan Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.

“Saat ini Tim Penyidik kembali menahan satu orang Tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1,” ungkap Ali Fikri.

Saat ini, KPK menempatkan tersangka ETP dan DY di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, MH, YP dan ES di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB dan NA di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

“KPK juga segera menjadwalkan pemanggilan IDKS dan HT untuk hadir ke gedung Merah Putih KPK dan menghadap Tim Penyidik,” ungkap Ali Fikri.

KPK menyampaikan konstruksi perkara yang diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID, di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Dalam pengurusan kasasi itu, diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

“Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang,” tulis KPK melalui Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke Majelis Hakim.

DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung.

“Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada Majelis Hakim berasal dari HT dan IDKS,” ungkap Ali Fikri.

Selanjutnya, KPK menyebutkan jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar SGD 202.000,- (ekuivalen Rp2,2 Miliar) yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit.

“Ketika Tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar SGD 205.000 dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar Rp50 juta,” ungkap ALi Fikri.

KPK menduga DY dkk juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung.

“Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Tim Penyidik,” ungkap Ali Fikri.

KPK menyangkakan SD bersama-sama DS, ETP, MH, NA dan AB sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ANG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *