Ketua DPRD Tanjungpinang Mempertanyakan Legalitas Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kilogram

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. (Foto: aji/pijarkepri.com)
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni. (Foto: aji/pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni mempertanyakan legalitas penerapan kartu kendali gas elpiji 3 kilogram yang diinisiasi Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Saat ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mendistribusikan secara bertahap kartu kendali Gas Elpiji 3 Kilogram kepada masyarakat.

Baca Juga : Pemko Tanjungpinang Mulai Distribusikan Kartu Pelanggan Gas Elpiji 3 Kilogram

Weni, di Tanjungpinang, Rabu (27/1/2021), mengatakan telah menerima keluhan dari masyarakat baik rumah tangga maupun bagi pelaku usaha kecil atau juga pelaku UKM terkait penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 kilogram di Kota Tanjungpinang.

Weni mempertanyakan soal dasar hukum Pemerintah Kota Tanjungpinang soal penerapan kebijakan kartu kendali gas elpiji 3 kilogram yang tak diketahui DPRD Tanjungpinang.

“Informasinya bahwa penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 kilogram di Tanjungpinang, didasarkan pada Peraturan Walikota Tanjungpinang. Namun Peraturan Walikota nomor berapa, yang mana, DPRD Kota Tanjungpinang sampai saat ini belum mengetahuinya, sebab hingga saat ini salinannya belum ada ditembuskan ke DPRD,” kata Weni.

Ia mengatakan persoalan legalitas kartu kendali gas elpiji 3 kilogram itu perlu disikapi. Ia mengingatkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus melalui tahapan-tahapan sebelum dirancangnya sebuah produk hukum tersebut dibuat dengan memperhatikan norma hukum, kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Di samping itu, lanjut Weni, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu keterbukaan terhadap produk hukum tersebut dengan adanya uji publik.

“Agar masyarakat memahami mekanisme dan rencana kerja peraturan dimaksud sesuai dengan tahapan regulasi yang mengatur soal sistem pengendalian gas elpiji 3 kilogram di Tanjungpinang,” ujarnya.

Weni mengatakan, berkaitan dengan data penerima kartu kendali dan penentuan kuota gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat maupun pelaku UKM, sebelum terbitnya Perwako tentang kartu kendali dimaksud harus melalui tahapan adanya kajian dan penetapan terlebih dahulu jumlah penguna Gas Elpiji 3 kilogram, penguna Kartu Kendali peruntukkan Rumah Tangga, Penerima DTKS / kelompok PKH, Pelaku Usaha kecil, UMKM dan sebagainya.

“Agar klasifikasi Penguna Kartu Kendali tepat Sasaran dan sesuai harapan dan Tujuan manfaat Kartu kendali dibuat,” ungkapnya.

Kemudian, Weni juga mempertanyakan sistematika penyusunan kartu kendali gas elpiji 3 kilogram, apakah sudah melalui kajian, pembinaan serta apakah sudah di lakukan fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku terhadap produk Hukum ( Tahapan dan Mekanisme Perkada )

Weni mengatakan, DPRD Tanjungpinang telah menelusuri dan memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Hukum Provinsi Kepri tidak menerima ketentuan Perkada / Perwako Tanjungpinang tentang kartu kendali gas elpiji 3 kilogram.

“Ternyata Biro Hukum Provinsi Kepri belum pernah menerima Rancangan Peraturan Walikota terkait Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kilogram,” ungkapnya.

Weni menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana ayat (1) menyebutkan bahwa Perkada (Perwako) ditetapkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada ayat (3) nya disebutkan bahwa Rancangan Perkada (Perwako) setelah disusun, disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi. Selanjutnya ketentuan pada pasal 87 ayat (2) Permendagri 80 Tahun 2015, secara jelas menyebutkan bahwa pembinaan terhadap produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur dan ketentuan dalam pasal 88 Permendagri 120 Tahun 2018 tentang perubahan Permendagri 80 tahun 2015 pada ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan hal tersebut bersifat wajib.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika Perwako tersebut yang menjadi dasar penerapan Kartu Kendali Gas Elpiji 3 Kilogram tentu legalitasnya dipertanyakan karena penyusunannya tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah,” ungkapnya.

Weni mengkritik dasar hukum penerapan kartu kendali gas elpiji 3 kilogram yang diduga tidak sesuai aturan, seharusnya Pemerintah Kota Tanjungpinang juga terlebih dahulu menyusun kajian dan menetapkan jumlah UKM maupun jumlah rumah tangga dengan kriteria yang berhak menerima kartu kendali.

“Hal ini sepertinya juga tidak diatur secara jelas, sehingga sangat berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat maupun pelaku UKM,” ungkapnya.

Baca Juga : Gas 3 Kilogram Langka – Disperdagin : Pangkalan Jangan Main-Main

Weni menjelaskan, kewenangan Kementerian ESDM salah satunya yaitu menetapkan kuota gas elpiji kilogram untuk masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Konsumsi Gas di tiap-tiap daerah.

Menurut Weni, untuk menentukan hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang tentu tidak bisa sendiri melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta didasarkan pada kajian yang didukung oleh data yang valid maupun situasi dan kondisi yang terjadi.

Ia mengatakan, seharusnya, sebelum Pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan kebijakan tersebut terlebih dahulu dikaji secara lebih komprehensif dengan dukungan data yang valid dan ‘update’ terkait perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

“Apalagi saat ini masa Pandemi COVID-19, jangan justru membuat kebijakan yang akan semakin mempersulit situasi sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Weni menjelaskan, kajian yang dilakukan tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya melalui sosialisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen, termasuk dari Pertamina, pelaku UKM, kelompok masyarakat maupun distributor gas elpiji 3 kilogram.

Hal tersebut tidak ada sama sekali ditemukan Weni, bahkan banyak distributor /pangkalan atau masyarakat jadi kebingungan dengan kebijakan tersebut. Apalagi ada beberapa wilayah yang justru tidak memiliki pangkalan seperti contoh di Perumahan Hang Tuah Permai, Perumahan Bukit Raya, Perumahan ATL dan beberapa wilayah lainnya.

Sementara di Wilayah yang saya sebutkan Tersebut memiliki KK di Atas 15 Ribu KK. Namun belum memiliki satupun Pangkalan Gas Elpiji.

“Hal-hal seperti itu tentunya menjadi Pertimbangan Pemerintah untuk menfasilitasi baik kepada Agen atau Pertamina. Dan tentunya perlu di-clear-kan terlebih dahulu disamping pendataan masyarakat ataupun UKM yang berhak menerima kartu kendali tersebut. Bukan sera merta langsung menerapkan atau membuat aturan yang akhirnya mempersulit dan permasalahan di masyarakat,” ujarnya.

Weni mengatakan, diketahui untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram berdasarkan HET harga per tabung 3 kilogram sebesar 18 ribu rupiah. Akan tetapi kenyataannya masyarakat mendapatkan dengan harga yang lebih tinggi, bervariasi dan rata-rata masyarakat membelinya dengan harga di Atas 22 ribu rupiah per tabung 3 kilogram

Kendati disatu sisiBpendistribusian Gas Elpiji 3 kg melalui Kartu Kendali beetujuan positif, agar masyarakat yang menggunakan Gas Elpiji 3 kg tepat sasaran.

Namun, menurut Weni, yang menjadi permasalahan apa indikator yang digunakan sehingga pendistribusian tersebut tepat sasaran atau tidak, data apa yang digunakan dan bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mampu tetapi justru tidak mendapatkan kartu kendali.

“Ini yang menjadi masalahnya,” ungkapnya.

Kemudian, persoalan lain yang perlu dicermati terkait pembatasan kuota pemakaian gas elpiji 3 kilogram setiap bulannya. Weni mempertanyakan apa yang menjadi dasar penentuan pembatasn tersebut.

Weni mempertanyakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun pelaku UKM ? dan apakah kuota tersebut berlaku untuk semua jenis UKM atau seperti apa.

“Hal ini juga tidak belum ada kejelasan dalam pengaturannya, sehingga hal ini tentu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat maupun pelaku UKM,” ujarnya.

Hal tersebut harus menjadi catatan penting agar Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat lebih cermat dalam membuat kebijakan, sehingga tidak menjadi masalah dalam penerapannya.

Apalagi dimasa Pandemi COVID-19 ini, menurut Weni, seharusnya Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak membuat kebijakan yang justru akan semakin menyulitkan masyarakat.

“Sekali Lagi saya sampaikan bahwa masyarakat saat ini dalam kondisi betul-betul sulit, terlebih masih menyimpan permasalahan sosial yang belum tersekesaikan, seperti tingkat penganguran terbuka yang semakin bertambah, kondisi ekonomi yang belum stabil dan normal, mereka bisa memenuhi Kebutuhan hidupnya sehari-hari saja kita bersyukur,” ujarnya.

Weni mengatakan, para pelaku ekonomi masyarakat kecil bisa berjalan dan bertahan saja kita sudah senang . Apalagi dengan kondisi saat ini yang perlu disadari, Pemerintah Kota Tanjungpinang mampu menghidupkan simpul-simpul Ekinomi di masa Pandemi Covid 19 yang berjalan hampir 1 tahun ini.

Weni mengatakan dalam waktu dekat DPRD Kota Tanjungpinang melalui Komisi II dan Bapemperda akan mengundang pihak-pihak terkait terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk lebih memperjelas dan mengetahui secara konkrit terhadap Peraturan Walikota yang infonya menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan kebijakan kartu kendali tersebut.

Jika memang faktanya bahwa penyusunan produk hukum kartu kendali gas elpiji 3 kilogram tersebut belum ada atau tidak sesuai kaidah-kaidah hukum, maka DPRD akan merekomendasikan agar kebijakan tersebut dibatalkan dan disempurnakan kembali melalui kajian, sosialisasi maupun fasilitasi, evaluasi dan harmonisasi terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan waktu yang cukup sambil melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Sehingga kebijakan itu kelak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak melukai masyarakat Tanjungpinang yang memang benar-benar dalam kondisi yang sangat sulit secara sosial ekonomi.

“Di samping itu kita juga sama-sama berdoa Kepada Allah SWT agar kita semua, masyarakat Tanjungpinang dapat melewati masa masa sulit ini,” tutur Weni, menutup pembicaraan. (ANG)

Editor : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *