ALIM : Pemda Kepri Harus Membentuk Dewan Sumber Daya Air

Waduk Gesek, di Pulau Bintan. (Foto: ALIM)

PIJARKEPRI.COM – Direktur LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepulauan Riau, Kherjuli menyebutkan Pemda Kepri harus membentuk Dewan Sumber Daya Air yang menjadi wadah koordinasi antar sektor dan kepentingan.

“Itu sejalan dengan amanat UU Sumber Daya Air,” kata Kherjuli, di Tanjungpinang, Selasa (1/9/2020).

Menurut Kherjuli, hal itu diperlukan sempena menyikapi perubahan Perda Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM.

“Tujuan Perumda itu bukan hanya untuk memenuhi aspek hukum saja, tetapi juga untuk memenuhi Hak Rakyat Atas Air Minum secara merata,” katanya.

Baca Juga : 7 Catatan Fraksi PDI Perjuangan Terkait Draf Ranperda Prumda Air Minum Tirta Kepri

Kherjuli mengatakan, tuntutan masyarakat soal hak atas kebutuhan air minum, bersih dan layak harus dipenuhi dengan cepat. Karena, sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dan terbentuknya PDAM Tirta Kepri, Penyediaan Air Minum di Pulau Bintan khususnya, terbilang lambat.

“Seperti anak-anak main sembunyi endop. Banyak hilangnya, ketimbang hadirnya Pemerintah Daerah (Gubernur dan DPRD) dalam mengimplementasikan tahapan satu kesatuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),” ujarnya.

Kherjuli menjelaskan, unit SPAM yang paling utama itu adalah air baku untuk air minum. Hal itu sebagaimana amanat UU No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku untuk air minum.

Menurut ALIM, sumber air baku untuk air minum yang dikelola PDAM Tirta Kepri memiliki permasalahan pada aspek kwalitas, kwantitas dan juga kontinuitas yang harus diselesaikan dengan cepat.

Maka, menurut ALIM, salah satu upaya yang harus dilakukan Pemda Kepri adalah dengan membentuk Dewan Sumber Daya Air yang menjadi wadah koordinasi antar sektor dan kepentingan.

Baca juga : Pansus PDAM Kepri Koordinasi dengan Pemkab Bintan Terkait Sejumlah Temuan

Kemudian, PDAM Tirta Kepri diminta untuk memberikan dukungan penuh kepada wadah tersebut untuk bekerja menghasilkan rekomendasi yang tepat kepada Gubernur.

Tidak saja itu, terkait dengan persoalan lahan, hutan dan daerah aliran sungai (DAS), ALIM menilai, Pemda Kepri juga harus memberikan dukungan yang sama dengan wadah Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial dan Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS).

Selain itu, Perumda PDAM Tirta Kepri hendaknya mengakomodir Hak Rakyat Atas Air dari Jasa Lingkungan yang diperoleh PDAM melalui retribusi air permukaan.

Menurut ALIM, retribusi air permukaan yang dibebankan kepada konsumen selama ini, tidak sebagai Jasa Lingkungan yang harus dikembalikan lagi ke kawasan hutan dan sumber Waduk. Atau untuk membantu warga miskin bagi percepatan pemerataan akses air minum.

“Boro-boro mau memberikan sambungan gratis bagi warga miskin. Atau paket Umroh kepada pelanggan aktif dari katagori klasifikasi kelompok pelanggan sosial atau kelompok rumah tangga tak mampu. Menanam pohon saja, masih berdalil bukan bagian dari kewenangannya,” ujar Kherjuli.

Baca Juga : PDIP Minta Pemprov Kepri Tanggung jawab Soal Embung Das Kawal

ALIM juga meminta Perumda PDAM Tirta Kepri harus konsen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Menurut Kherjuli, jika terdapat pelanggan kategori miskin yang dibantu, atau pergi Umroh, PDAM Tirta Kepri mendapat doa supaya sumber air bakunya berlimpah. Air baku dan hujan itu ciptaan Tuhan.

“Itulah mengapa Pengelolaan Sumber Daya Air harus mensinergikan antara kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kemudian, ALIM menilai, SWRO yang di batu hitam sebaiknya dikelola oleh Perumda PDAM Tirta Kepri. Mengingat klausul awalnya juga akan dikelola oleh Pemprov Kepri yang memiliki sumber pembiayaan yang lebih dibanding Pemko Tanjungpinang.

(ANG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *