Pansus PDAM Kepri Koordinasi dengan Pemkab Bintan Terkait Sejumlah Temuan

Ketua Pansus PDAM DPRD Kepri, Lis Darmansyah beserta anggota DPRD Kepri saat pertemuan dengan Pemkab Bintan, di Kantor Bupati Bintan, Rabu (26/8/2020). (Foto: pijarkepri.com)
Ketua Pansus PDAM DPRD Kepri, Lis Darmansyah beserta anggota DPRD Kepri saat pertemuan dengan Pemkab Bintan, di Kantor Bupati Bintan, Rabu (26/8/2020). (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepulauan Riau menggelar pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bintan, terkait percepatan pengoperasian waduk air minum, di Kantor Bupati Bintan, Rabu (26/8/2020).

Pertemuan itu dibuka Ketua Komisi III Dewi Kumala Sari, Anggota Komisi III Suryani, Ketua Komisi I Bobby Jayanto, Sekretaris Komisi I Muhammad Sahid Ridho, dan Ketua Pansus PDAM Tirta Kepri, Lis Darmansyah, Sekretaris Daerah Bintan Adi Prihantara dan sejumlah stakeholder Pemkab Bintan.

Dibuka Ketua Komisi III DPRD Kepri, Ketua Pansus PDAM, Lis Darmansyah menjelaskan beberapa hal kendala yang ditemukan Pansus berupa aset bangunan yang masih dikuasai Pemkab Bintan, ganti rugi lahan di sumber-sumber air waduk terbaru dan kebijakan-kebijakan yang perlu diterbitkan Pemkab Bintan.

Ia mengatakan, saat Pansus PDAM DPRD Kepri mengunjungi sumber air Embung Das Kawal ditemukan masih belum tuntasnya ganti rugi lahan masyarakat di area itu. Masih ditemukan juga terdapat daerah hijau seperti perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar Embung Das Kawal.

“Terkait kunjungan kami di Embung Das Kawal. Lokasinya 265 hektar, permasalahan kebijakan Pemprov Kepri terkait ganti rugi lahan masyarakat di waduk itu belum dilaksanakan,” kata Lis.

Ketua Pansus PDAM Kepri, Lis Darmansyah saat meninjau waduk Embung Das Kawal, Rabu (26/8/2020). (Foto: pijarkepri.com)

Sedangkan saat mengunjungi Waduk Kolong Enam, Pansus PDAM Kepri menemukan daerah resapan air diseputaran waduk dipenuhi pemukiman penduduk. DPRD Kepri merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menerbitkan kebijakan daerah seputar waduk tersebut dijadikan daerah resapan air.

Menurut Pansus PDAM DPRD Kepri, melalui Lis, dampak pembukaan lahan dikawasan sekitar daerah resapan air Waduk Kolong Enam menjadikan air kotor. Kemudian, jika terdapat pemukiman penduduk dapat dipastikan limbah B3 mencemari sumber air.

Untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan agar menetapkan kawasan tersebut menjadi daerah resapan air.

“Kami meminta surat keputusan Bupati, agar daerah seputar waduk dijadikan daerah resapan air, agar tidak terjadi pembangunan disekitar waduk. Kami melihat terdapat 1 setengah hektar di ren kliring. Waduk menjadi merah. Kami harapkan sesegera mungkin Pemkab Bintan menerbitkan surat keputusan Bupati Bintan,” kata Lis.

Menyiapkan rekomendasi Pansus PDAM DPRD Kepri tersebut, Sekretaris Daerah Bintan, Adi Prihantara, menuturkan, kewanangan penataan hutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan sumber air di Pulau Bintan dan pemukiman penduduk setempat ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kabupaten Bintan.

“Kita mengikuti pola tata ruang yang disusun bersama Kabupaten dan Provinsi. Cuma pertanyaannya satu ketika mereka menetapkan kawasan diganti rugi gak. Tanya ke masyarakat jangan ke kami,” kata Adi.

Adi mengatakan, Pemkab Bintan siap membantu rekomendasi Pansus PDAM DPRD Kepri untuk menginvestarisir lahan diseputaran sumber air di Pulau Bintan. Pemkab Bintan juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait ganti rugi lahan masyarakat dan penghijauan lokasi waduk

“Kita siapkan itu untuk menginventarisir lahannya, melalui camat dan lurah yang terdekat dengan lahannya. Cuman kalau keluar anggaran juga keberatan. Prinsipnya kebersamaanlah yang menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Direktur PDAM Tirta Kepri, Maman mengatakan terdapat sejumlah sumber air yang tengah digesa PDAM Tirta Kepri. Diantaranya perluasan DAS Kolong Enam, Penambahan Sumber Air Baku dari Eks Tambang Bukit Panglong, Penambahan Kapasitas IPA di Kolong Enam dari 20 L/DT menjadi 40 L/DT, Pembangunan IPA Eks Tambang Bukit Panglong, Penambahan jaringan pipa Distribusi.

Maman menuturkan, untuk 2020 ini terdapat sejumlah sumber air baru yang akan digesa PDAM di seluruh daerah Kepulauan Riau. Menurutnya, jika Embung Das Kawal beroperasi dapat menambah jumlah pelanggan PDAM.

“Kalau Embung Das Kawasl itu saja bisa kita manfaatkan bisa 16 ribu pelanggan, saat ini 27 ribu pelanggan, kalau kesmen areanya aman dan dibantu Pemerintah Kabupaten Bintan bisa bertahan 5 tahun kedepan,” katanya.***

Pewarta : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *