'

Sapma PP Apresiasi Tindakan Represif Polres Bintan Tertibkan Pertambangan Pasir Ilegal

Polres Bintan saat menyegel 1 dari 6 pertambangan pasir ilegal di Bintan, Kepri, Jumat (28/2/2020). (Foto: ang)

PIJARKEPRI.COM, Bintan – Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) di Bintan, Kepulauan Riau mengapresiasi tindakan represif Sat Reskrim Polres Bintan menghentikan pertambangan pasir ilegal di Bintan.

Ketua Sapma PP Bintan Ion, di Bintan, Sabtu, (29/2/2020) mengatakan, tindakan aparat penegak hukum menghentikan pertambangan pasir ilegal di Bintan perlu di apresiasi. Tindakan tersebut perlu dukungan dari semua pihak, agar tak ada lagi aktivitas ilegal di Kepulauan Riau.

“Kami mengapresiasi tindakan Polres Bintan yang telah memberantas segala bentuk aktivitas ilegal di Bintan, Polisi hadir tidak hanya melayani masyarakat tapi juga melindungi masyarakat melalui aturan hukum yang ada di negra ini,” ujarnya.

Baca Juga : Polres Bintan ‘Police Line’ 6 Lokasi Pertambangan Pasir Ilegal

Sapma PP Bintan menilai dampak terbesar dari pertambangan pasir ilegal mempengaruhi aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

“Yang namanya illegal, tentu tidak diawali dengan kajian lingkungan. Tidak memiliki izin AMDAL atau UKL/UPL. Sehingga tidak memiliki instrumen ekonomi lingkungan hidup, tindakan aparat Kepolisian sudah tepat,” ujarnya.

Ion mengatakan, instrumen ekonomi lingkungan hidup sangat diperlukan untuk tetap bisa menjaga keberlanjutan, keseimbangan alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang seimbang pula antar pihak.

Dalam analisa Sapma PP Bintan, dampak terbesar pertambangan pasir ilegal dari aspek lingkungan bisa merusak ekosistem, menimbulkan erosi, membentuk lubang atau cekungan genangan air, longsor, hilangnya vegetasi dan hayati.

Sedangkan dari aspek ekonomi, meskipun pasir “ikut” mendukung aktifitas pembangunan di daerah, namun pada jangka panjang, justru menimbulkan kerugian ekonomi. Pertambangan Ilegal dinilai tak berkontribusi untuk pembangunan daerah.

“Hilangnya pendapatan daerah dari retribusi galian mineral, tidak adanya dana jaminan untuk pemulihan lingkungan dan insentif lingkungan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga : Tambang Pasir Ilegal Bintan Tak Takut Aparat Penegak Hukum

Senada disampaikan LSM Air Lingkungan dan Manusia (ALIM), Kherjuli, mengatakan pertambangan pasir juga berdapak peda kehidupan sosial. Efek pertambangan bisa menimbulkan kegaduhan antar pihak. Bahkan berujung pada proses hukum.

“Karena kegiatan/usaha pertambangan pasir tersebut tidak dilakukan sesuai kaidah-kaidah lingkungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskrim Polres Bintan memasang ‘Police Line’ 6 lokasi pertambangan ilegal, di Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (28/2/2020).

Tindakan represif Polres Bintan ini untuk ke dua kalinya diberlakukan untuk para penambang pasir ilegal di sejumlah wilayah Bintan, Kepulauan Riau.

Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihatono melalui Kasat Reskrim Bintan, AKP Agus Hasanudin mengatakan, 6 lokasi pertambangan yang di ‘police line’ petugas berada di tiga lokasi pertambangan pasir ilegal Bintan.

Tiga lokasi pertambangan pasir ilegal tersebut yakni, di Galang Batang, Teluk Bakau dan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Polisi menyegel mesin isap pasir dan alat berat.

“Dari tiga lokasi berbeda, pertambangan pasir ilegal yang paling luas di Galang Batang, kami ‘police line’ dan kami beri himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal,” ujar AKP Agus Hasanudin.

Baca Juga : Polisi Tutup Tambang Pasir Ilegal Bintan

Polres Bintan juga memasang spanduk himbauan tentang larangan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, di sejumlah pertambangan pasir ilegal, Bintan.

Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Bintan, Ipda Angga Riatma Serunting mengatakan, lokasi pertambangan pasir ilegal tersebut sudah di tinggal para penambang. Polisi menyegel sejumlah mesin penghisap pasir.

“Ketika kami datang ke lokasi tambang tidak aktivitas, mereka sudah meninggalkan lokasi, hanya mesin-mesin hisap pasir yang ditinggal, kami ‘Police Line’,” ungkapnya.

Angga mengatakan, di 6 lokasi pertambangan pasir ilegal terdapat 1 hingga 2 mesin hisap pasir. Mesin-mesin tersebut ditinggal pemilik pertambangan pasir ilegal tersebut.

Polisi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pemilik lokasi serta pekerja kegiatan pertambangan pasir ilegal tersebut.

Tindakan penyegelan pertambang pasir ilegal di Bintan, Kepulauan Riau bukan baru sekali. Polres Bintan sebelumnya sudah mengamankan alat hisap mesin sedot pasir dan alat berat yang ditinggal penambang beberapa waktu lalu.

Aktivitas pertambangan pasir ilegal Bintan seakan tak pernah berhenti meski aparat penegak hukum menyeret pelaku hingga ke meja hijau. (ANG)

Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *