Subsidi Listrik Kewenangan Pemerintah Bukan PLN

Hazmei Pandu Supervisor transaksi PLN Dabo Singkep.

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Kebutuhan listrik bagi masyarakat sangat penting, karena tanpa listrik banyak pekerjaan rutinitas yang terganggu, bagi masyarakat yang kurang mampu sangat menyambut baik dengan adanya subsidi listrik yang diberikan Pemerintah bagi rumah tangga tidak mampu.

Masyarakat Kabupaten Lingga mempertanyakan kapan diberlakukannya subsidi listrik dari pemerintah. Sebagian masyarakat yang sudah di data PLN hingga saat ini tetap tidak berubah ke subsidi terbukti saat mengisi token listrik.

“Saat ditanya ke pihak PLN yang datang ke rumah, ini adalah untuk mendata penerima subsidi, tapi saat mengisi listrik melalui token, tidak berubah masih tetap seperti biasa tidak bersubsidi,” kata salah seorang pelanggan PLN Dabo menjelaskan.

Supervisor Transaksi Energi, PT PLN (PERSERO) UIW Riau & Kepri, UP3 Tanjung Pinang, ULP Dabo Singkep, Hazmei Pandu menyampaikan, dalam hal pemberian subsidi listrik ini, PLN bukan yang menentukan siapa masyarakat yang berhak menerima subsidi, tapi PLN hanya mencocokkan data yang ada di masyarakat.

Ia menjelaskan, data itu kita dapatkan dari Pemerintah yakni, Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) yang menangani masalah ini, jadi kita di unit-unit ini hanya mencocokkan data ke pelanggan, karena bisa saja terjadi dilapangan, data pelanggan dari Pemerintah yang ada di PLN setelah dicek dilapangan atas nama orang lain.

“Pelanggan yang menerima subsidi ID pelanggan melekat pada nama yang pertama, jadi kami di PLN hanya mencocokkan data dari Pemerintah,” kata Hazmei Pandu saat ditemui Pijarkepri.com diruang kerja, Rabu (11/9/2019).

Untuk di Lingga, lanjut Hazmei, ada beberapa tahap yang sudah jalan, sejak per Februari kemarin sebanyak 495 pelanggan yang sudah di data penerima subsidi.

Sedangkan data yang masuk pada September 2019 ini, sebanyak 476 pelanggan yang terdata penerima sumbsidi, bila diberlakukan subsidi ini, itu menjadi hak dan wewenang Pemerintah, kita belum mendapat info bila diberlakukan dan kita tidak berwenang untuk itu.

“Waktu penyesuain 2017 yang lalu, itu merupakan data 2016, survey dan mencocokkan data yang kita lakukan sekarang, bila subsidi tersebut diberlakukan apakah pada 2020 atau 2021 kita tidak tahu,” tutupnya. (Aci)

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top