PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pengusaha di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau merasa ditipu oleh oknum di Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Kepulauan Riau atas sejumlah tagihan pelunasan pembayaran kegiatan di kantor perwakilan rakyat itu.
BH, seorang pengusaha yang bergerak di bidang percetakan di kota itu, Minggu, (17/3/2019) mengungkapkan, dirinya merasa ditipu lantaran sejak 2016 pengerjaan di mata anggaran parlementaria Setwan DPRD Kepulaun Riau tak ujung dibayar hingga saat ini.
Pengerjaan langsung yang dikerjakan BH tak lain mencetak baleho pada hari-hari besar DPRD Kepulauan Riau.
“Total tagihan yang terbayarkan Rp115.000.000 juta, dijanjikan dibayarkan pada APBD murni 2017, tapi sampai sekarang tak dibayar,” kata BH kepada media ini.
BH membeberkan sejumlah bukti pekerjaan yang sudah dikerjakan pada 2016. Bahkan, BH mengungkapkan sudah teramat sering berkomunikasi dengan KPA di Sekwan DPRD Kepulauan Riau pada waktu itu.
“Kita selalu mengupayakan dengan PA dan KPA tapi gak ada kejelasan hingga saat ini,” ungkapnya, sembari menunjukkan bukti fisik pekerjaan itu.
Persoalan hutang piutang tak hanya pada tahun anggaran 2016 saja yang belum dibayarkan Setwan DPRD Kepri. Tagihan BH juga kembali dijanjikan untuk dibayarkan setelah mengerjakan kegiatan Pemeliharaan Gedung Berkala.
BH bersama para buruh merehab ruang kerja Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 2, Sekretaris Komisi 2 dan Anggota Komisi 1 DPRD Kepri dengan nilai lebih kurang Rp300 juta yang dijanjikan dibayar pada tahun anggaran APBD murni 2018, dan diitambah pula dengan pengadaan sound sistem di Mushola Setwan DPRD Kepri senilai Rp.70 juta dibayarkan pada tahun anggaran APBD Perubahan 2017.
Lagi-lagi BH apes soal akan dibayarkan semua kegiatannya. Hingga saat ini BH malah merundung nasib, menunggu kabar baik dari Setwan DPRD Kepri.
Padahal, dalam draf pembahasan APBD Perubahan 2018 di Komisi I, para legislator menyatakan tak satu pun anggaran yang dihapuskan/dicoret, Setwan DPRD Kepri diharapkan melunasi semua pengerjaan yang telah usai dikerjakan pihak ke tiga.
“Dijanjikan di APBDP 2017, ketika mengajukan anggaran awal Desember 2017, tapi anggarannya gak ada. Dijanjikan juga di APBD murni 2018. Alasan defisit hingga saat ini pun belum dibayarkan,” ungkapnya.
BH belum mengadukan persoalan ini ke aparat kepolisian. Dia masih mengharapkan itikad baik Setwan DPRD Kepri, meskipun tercium aroma kuat dugaan terdapat penyalahgunaan anggaran di Setwan DPRD Kepri pada tahun-tahun sebelumnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Sekretariat DPRD Kepri Benito, mengatakan tak mengetahui persis persoalan itu, ia mengutarakan akan mencoba menyampaikan persoalan tersebut dengan pimpinannya.
“Saya kurang tahu, nanti saya sampaikan ke pak Sekretaris DPRD Kepulauan Riau,” ungkapnya, belum lama ini.
RKA
Editor : Aji Anugraha
