PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Fraksi partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kota Tanjungpinang meminta Pemerintah Kota Tanjungpinang memegang prinsip transparansi dalam budgeting anggaran penerimaan maupun pengeluaran untuk perubahan APBD Tanjungpinang tahun anggaran 2017.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tanjungpinang Ashady Selayar, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan transparansi dalam budgeting anggaran tersebut sebagai amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pemerintah Kota Tanjungpinang diminta untuk teransparansi dalam penerimaan maupun pengeluaran yang bersumber dari PAD dan APBN berupa DAK, DAU, DBH dan Dana Transfer lainnya.
“Kami meminta TAPD agar segera menyusun RAPBD terutama dari PAD, juga sumber penerimaan lainnya agar jangan ada timbul kesan ada sektor penerimaan yang disembunyikan,” kata Ashady menyampaikan tanggapan fraksinya terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2017, di Senggarang.
Golkar menyarankan, Pemerintah Kota Tanjungpinang diminta untuk mengimbangi peningkatan PAD Kota Tanjungpinang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.
“Dalam pengamatan Fraksi Partai Golkar masih banyak potensi-potensi riil yang belum tergali, kurang maksimalnya dalam pengelolaan, lemahnya pengawasan yang dilakukan para aparatur,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memaksimalkan penyerapan PAD dengan memberdayakan SKPD terutama tenaga teknis di lapangan untuk dapat berperan aktif dalam usaha menyeimbangkan Penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD.
“Beberapa perubahan anggaran dalam penggunaan maupun pemanfaatnaya tidak pernah dikomunikasikan dengan DPRD, namun perubahan mata aggaran terus terjadi dalam pemanfaatan dan pengeluaran di APBD murni,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk teransparan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggran baik dana yangvbersumber dari APBD maupun APBN.
Ia mengatakan, Pemko Tanjungpinang juga meminta DPRD Tanjungpinang dapat berkomunikasi dengan Pemkot Tanjungpinang jika mengetaui perlua adanya perubahan dan pemanfaatan anggaran yang disarankan untuk diperuntukkan sebagaimana mestinya.
“Bahkan tahun mendatang penganggaran pemerintah sudah menggunakan sistem e-budgeting, artinya dalam perencanaan pemerintah kota sejalan disusun bersama DPRD, sehingga tidak bisa sembarangan menarik apa yang sudah dianggarkan ataupun diprogramkan,” ujarnya. (ANG)
